Boyolali, Senin (01/12) — Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Boyolali.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjenpas didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso; Kepala Biro BMN
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat;
Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja; serta para
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.
Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas
pembinaan dan pelayanan di lingkungan rutan, termasuk greenhouse hidroponik,
area lahan pertanian, blok hunian, kantin koperasi Inkopasindo, dapur sehat,
balai latihan kerja, hingga klinik pratama Rutan Boyolali. Peninjauan ini
dilakukan untuk memastikan kondisi sarana prasarana serta pelaksanaan pembinaan
dan pengamanan berjalan sesuai standar.
Usai meninjau fasilitas rutan, rombongan melanjutkan
kegiatan dengan pengarahan di Aula Rutan Boyolali. Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, membuka kegiatan dengan menyampaikan
ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran pimpinan pusat. Ia menyebut
bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan pada tiga satuan
kerja di Jawa Tengah, yakni Rutan Kelas IIB Salatiga, Rutan Kelas IIB Boyolali,
serta lokasi pembangunan Lapas Kelas IIA Karanganyar. Menurutnya, melalui
kunjungan langsung ini, Dirjenpas beserta jajaran dapat memperoleh gambaran
menyeluruh mengenai kondisi pembinaan, pengamanan, sarana prasarana, hingga
dukungan anggaran yang dihadapi di wilayah.
Dalam sambutannya, Mardi juga menekankan pentingnya
penguatan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan
Pemasyarakatan Jawa Tengah. Ia menyebut PBJ bukan hanya proses administratif,
melainkan instrumen penting untuk memastikan layanan pemasyarakatan berjalan
efektif dan akuntabel. Karena itu, ia menilai pengarahan dari Dirjenpas dan
Karo BMN menjadi bekal strategis bagi seluruh UPT dalam melakukan pembenahan
berkelanjutan.
Dirjen Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, kemudian memberikan
pengarahan kepada seluruh jajaran. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya
menjaga solidaritas dan kekompakan tim dalam melaksanakan tugas, sekaligus
menjadikan setiap kejadian masa lalu sebagai pembelajaran untuk meningkatkan
kinerja. Ia meminta agar persoalan yang sudah berlalu tidak diperpanjang, namun
dijadikan dasar evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan.
Dirjenpas juga menegaskan pentingnya integritas dan
kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia mengingatkan
agar pegawai tidak menghambat proses kerja, serta berhati-hati dalam setiap
tindakan mengingat seluruh pekerjaan memiliki konsekuensi. Mengutip arahan
Menteri, ia menyampaikan pesan bahwa apabila seseorang tidak memiliki
kreativitas, maka jangan justru menimbulkan masalah. Ia juga meminta PPJ dan
PPK untuk memperkuat visi dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan,
termasuk pembenahan teknis seperti pembangunan tangga serta elemen pendukung
lainnya. Seluruh pegawai pun diharapkan bekerja lebih profesional dan tidak
menunjukkan perilaku layaknya era penjajahan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjenpas turut menegaskan bahwa
Kepala UPT dan Kakanwil harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
tugas di wilayah masing-masing. Ia juga meminta PPJ dan Pokmil memberikan
dukungan maksimal dalam setiap proses kerja agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh jajaran
Pemasyarakatan di Jawa Tengah untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan
kualitas layanan, serta menjaga sinergi dalam menjalankan tugas pembinaan dan
pengamanan.
Posting Komentar